Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo. (ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo minta pemerintah mengaudit semua proyek yang dikelola World Wildlife Fund (WWF) mengingat lembaga swadaya masyarakat itu diduga terlibat penyimpangan dana dalam proyek inisiatif di Tanzania, Afrika.
"Kemungkinan penyimpangan itu bisa saja terjadi di Indonesia. Karena itu, pemerintah harus melakukan audit menyeluruh dari semua proyek yang dikelola oleh WWF," kata Firman di Jakarta, Senin.
Apalagi, menurut dia, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan aktivitasnya hanya untuk kepentingan asing dan kadang tidak objektif. "Mereka kerap memandang persoalan yg dihadapi Indonesia dari sisi yang berbeda dan ini sangat merugikan," kata Firman.
Firman mengatakan audit keuangan harus dilakukan menyeluruh dan tidak hanya terkait donasi yang diterima dari pihak luar saja. WWF juga wajib mempertanggungjawabkan donasi perseorangan yang kerap dikumpulkannya di berbagai tempat keramaian, seperti mal, katanya.
Menurut dia DPR juga sudah meminta kepada Badan Intelejen Nasional (BIN) dan Polri untuk menyelidiki dan menindak tegas Lembaga Swadaya Asing (LSM) yang aktivitasnya diragukan pemerintah. "Bila perlu, usir mereka jika dalam setiap aktivitasnya menimbulkan kerugian negara," tegas Firman.
Sebelumnya, Consumer Alliance for Global Prosperity (CAGP) dalam pernyataannya yang dikutip AsiaNet menyatakan WWF sebagai salah satu organisasi lingkungan hidup terbesar di dunia tengah berupaya menyelamatkan reputasinya setelah pemerintah Norwegia memutuskan untuk menghentikan bantuan kepada kelompok tersebut.
Penghentian bantuan itu terkait dengan terungkapnya penggelapan dana yang ditujukan untuk inisiatif di Tanzania telah digelapkan WWF.
(A027)
"Kemungkinan penyimpangan itu bisa saja terjadi di Indonesia. Karena itu, pemerintah harus melakukan audit menyeluruh dari semua proyek yang dikelola oleh WWF," kata Firman di Jakarta, Senin.
Apalagi, menurut dia, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan aktivitasnya hanya untuk kepentingan asing dan kadang tidak objektif. "Mereka kerap memandang persoalan yg dihadapi Indonesia dari sisi yang berbeda dan ini sangat merugikan," kata Firman.
Firman mengatakan audit keuangan harus dilakukan menyeluruh dan tidak hanya terkait donasi yang diterima dari pihak luar saja. WWF juga wajib mempertanggungjawabkan donasi perseorangan yang kerap dikumpulkannya di berbagai tempat keramaian, seperti mal, katanya.
Menurut dia DPR juga sudah meminta kepada Badan Intelejen Nasional (BIN) dan Polri untuk menyelidiki dan menindak tegas Lembaga Swadaya Asing (LSM) yang aktivitasnya diragukan pemerintah. "Bila perlu, usir mereka jika dalam setiap aktivitasnya menimbulkan kerugian negara," tegas Firman.
Sebelumnya, Consumer Alliance for Global Prosperity (CAGP) dalam pernyataannya yang dikutip AsiaNet menyatakan WWF sebagai salah satu organisasi lingkungan hidup terbesar di dunia tengah berupaya menyelamatkan reputasinya setelah pemerintah Norwegia memutuskan untuk menghentikan bantuan kepada kelompok tersebut.
Penghentian bantuan itu terkait dengan terungkapnya penggelapan dana yang ditujukan untuk inisiatif di Tanzania telah digelapkan WWF.
(A027)
Editor: Desy Saputra
COPYRIGHT ? 2012
reff : http://birubertualang.blogspot.com/2012/03/dpr-minta-pemerintah-audit-proyek-wwf.html
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg "The position of the fast")
.jpg "brisk walking")
